Makan bergizi gratis (MBG) ramai diperbincangkan Cyber Netizen. Presiden tercinta kita, Prabowo Subianto mencanangkan sebuah program MBG ini dari kampanye hingga debat lima ronde. Terlihat kesungguhan mantan menteri Pertahanan untuk memberikan anak sekolah makanan, bergizi, dan gratis. Sontak euforia membanjiri masyarakat menengah hingga bawah.
Memandang program ini lewat kacamata kuda. Indonesia bersama seikat masalah berlusin-lusin, cukupkah satu program ini mengatasi masalah berkepanjangan atau hanya umpan demi mendapatkan ikan yang lebih besar.
Jika menyangkut negara, 1 persoalan bisa jadi beranak–berefek samping, dan akar masalah terus menyedot nutrisi tanah air kita. Mari kita mengidentifikasi MBG, sebagai program utama. Tujuan MBG merupakan memperbaiki dan memenuhi nutrisi penerus bangsa. Tandanya lebih dari perkiraan, anak-anak kekurangan pasokan pangan–yang bergizi.
Melacak masalah, kurang nutrisi terlahir dari turunnya daya beli orang tua. Telisik, turunnya daya beli muncul karena harga barang pokok naik, pajak tinggi, korupsi, gaji kecil, lapangan pekerjaan sempit, konsumerisme, dan digitalisasi–alat komunikasi menjadi kebutuhan primer.
Terbukti, kurang nutrisi adalah sebuah daun dari sebuah dahan pohon, pasti memiliki akar. Artinya, sekeras apa pun kita mencabut daun dan ranting pula, ia akan kembali lagi, tumbuh dan terus menghantui kita. Setidaknya dari struktural pohon masalah, ada 3 bagian akar yang harus dibabat. Kelemahan pangan, politik pendidikan, penanganan koruptor.
2021 Ibu Pertiwi mengimpor beras sejumlah 407.000 ton. 2022 kita mengimpor beras lagi dengan angka 500.000 ton. 2023 menjadi titik panas impor beras Indonesia, sebanyak 1,5 juta ton. Angka itu menjadi indikator bahwa ketahanan pangan kita sangat lemah.
Hal ini tentunya meremehkan sumber daya dan petani kita. Ayah dari masalah ini tentu kesejahteraan petani yang rendah, hasil tani terdampak, kualitas menurun. Pendistribusian bibit, pupuk mahal, dominasi tengkulak, dan krisis iklim. Jika hasil para petani buruk, negara mengimpor sembako, itu tidak menyelesaikan masalah.
Kalau harga pasar global naik maka masalah juga kembali. harga semakin mahal dan daya beli masyarakat semakin tersiksa. Gaji hanya habis untuk kebutuhan dasar. sandang-pangan-papan.
Daripada makan bergizi gratis yang memiliki banyak kelemahan, sampai-sampai negara melakukan efisiensi untuk ini, lebih baik negara memperbaiki pendidikan dasar hingga menengah atas yang bobrok. Menurut Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, tingkat literasi, sains, dan matematika kita sangat rendah.
Literasi di bawah rata-rata. Matematika posisi ke-63 dari 81. Sains kita di posisi 65 dari 81. Selain itu banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah menengah.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2023 menunjukkan hanya 78% anak di kota yang melanjutkan SMA/SMK, untuk di desa 65%. Ketimpangan infrastruktur sekolah harus jadi perhatian, SMA/SMK kota lebih bagus fasilitasnya daripada di desa.
Dari sini saja sudah terlihat, sumber masalah kita sebenarnya yaitu pendidikan bukan makanan. Dengan tingkat pendidikan tinggi masyarakat kita bisa mendapatkan pekerjaan layak dan memperbaiki kualitas daya beli. Apabila daya beli sudah naik pasti perputaran ekonomi berjalan serentak. Tidak hanya untuk si kaya, untuk si miskin juga.
Sayangnya dengan nutrisi buruk, pendidikan buruk, membuat masyarakat terkelabui oleh para koruptor. Syahdan, koruptor merusak sirkulasi arus diagram (Circular Flow Diagram). Singkatnya ada 3 instrumen ekonomi, negara sebagai controller (dengan pajak), rumah tangga produksi (RTP) yang membuat barang dan jasa, dan rumah tangga konsumen (RT) yang menciptakan faktor produksi.
Harapan tidak sesuai kenyataan, muncul koruptor yang mengeruk habis uang negara. Tentunya negara akan menaikkan pajak untuk menormalisasikan sirkulasi dana, RTP dan RTK akan terbebani. Koruptor kecil muncul dan menandaskan uang di RTP, jelas nantinya hal ini juga akan mengganggu kestabilan sirkulasi negara dan RTK. Begitu terus alurnya, dan buruknya 3 instrumen itu sudah dikorupsi habis-habisan.
Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023 dari Transparency International mengatakan bahwa peringkat korupsi Indonesia menduduki peringkat 110 dengan CPI 34. Sebagai perbandingan, Denmark tingkat CPI 90, dan Somalia CPI 12—itu tingkat negara. Korupsi RTP ada PT Garuda Indonesia, maskapai penerbangan. Dan yang baru Perusahaan Timah TBK dengan 271 T. Untuk RTK ada pemalsuan minyak goreng 2022. Pemalsuan obat. Pungutan liar pasar tradisional.
Bagaimanapun pecinta hanya memandang dengan rasa, bukan logika. Tetapi MBG dari counter argumen di atas, khusus relawan partai Gerindra dan tim sukses 02 sudah punya pedoman tersendiri. MBG sebagai bukti cinta negara berkontribusi penuh mengayomi masyarakat, dalam tanda kutip anak sekolah. Jikalau cinta, mengapa tidak memikirkan efek berkepanjangan? Memberikan permen agar anak tidak tantrum bukan sebuah solusi.
Memberikan pengemis ikan juga bukan solusi yang tepat, sebaiknya mengajarkan bagaimana cara mendapatkan ikan. Bukankah cinta sejati itu memberi tanpa minta diberi? Harusnya sudah dipikirkan sedari awal tentang hal ini. Berpikir darimana uangnya, pajak swasta kah, pajak masyarakat atas yang dinaikkan. Andai saja memang pemerintah cinta, tidak masalah gaji diambil beberapa persen buat MBG.
Melihat, menerawang, saku mana yang harus dikecilkan, keran mana yang harus ditutup. Ujung-ujungnya saku dan keran paling kecil yang pemerintah tutup. Sedangkan saku pejabat dan keran konglomerat diberi perekat agar terus mengalir, dananya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mungkin terlihat seperti solusi instan untuk mengatasi masalah nutrisi anak sekolah. Namun, seperti daun yang terus tumbuh kembali jika akarnya tidak dicabut, masalah ini akan terus menghantui kita jika akar permasalahan seperti ketahanan pangan, pendidikan yang bobrok, dan korupsi tidak diselesaikan. Alih-alih hanya memberikan ikan, mari kita ajarkan cara memancing.
Alih-alih hanya memberikan makanan bergizi, mari kita perbaiki sistem yang memungkinkan setiap keluarga mampu membeli makanan bergizi untuk anak-anak mereka. Indonesia membutuhkan solusi yang berkelanjutan, bukan sekadar program yang hanya menutupi luka tanpa menyembuhkan. Sudah saatnya kita berpikir jangka panjang, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi mendatang.